Kebijakan dan perundang-undangan perikanan nasional mengatur partisipasi nelayan dalam rezim pengelolaan perikanan, hal ini konsisten dengan kebijakan perikanan regional dan global seperti CCRP dan SSSF, dan mendorong keterlibatan nelayan dan organisasinya dalam tata kelola perikanan. Selain itu, arah strategi dan tujuan mitra potensial/realisasi mendorong hubungan yang efektif untuk peningkatan kapasitas, dukungan teknis, dan memfasilitasi kursi di meja perundingan.