Pemerintah daerah saat ini bekerja sama dengan LSM dan komunitas filantropi untuk melakukan transisi dari inisiatif yang digerakkan oleh LSM internasional dan didanai oleh donor menjadi inisiatif yang secara efektif dikelola sepenuhnya oleh lembaga lokal dan didanai secara berkelanjutan. Jika berhasil, ini akan menjadi jaringan KKP pertama di Indonesia yang dibiayai secara berkelanjutan dan akan menjadi model di seluruh Indonesia dan kawasan. Keberlanjutan keuangan jaringan KKP akan dicapai melalui diversifikasi sumber pendapatan termasuk alokasi pemerintah, biaya pengunjung dan mekanisme pembiayaan lokal lainnya, penggalangan dana lokal, dan dana perwalian konservasi. Koalisi BLKB mengembangkan model biaya yang komprehensif dan rencana bisnis yang memproyeksikan biaya, pendapatan, dan kesenjangan bentang laut di bawah sistem pengelolaan "kondisi mantap" yang diharapkan sudah ada pada tahun 2017. Lebih dari 70% biaya lokal telah dijamin melalui sumber-sumber lokal, dengan kontributor terbesar adalah pemerintah sendiri. Meskipun komitmen lokal ini belum pernah terjadi sebelumnya, investasi tambahan diperlukan untuk memastikan bentang laut yang sepenuhnya bersumber daya berkelanjutan. Koalisi ini bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan dana perwalian khusus, Dana Abadi Biru, untuk mengisi kesenjangan tersebut.