
Otonomi keuangan melalui kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nosy Tanihely

Biaya pengelolaan kawasan konservasi perairan sangat penting dalam hal sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memastikan operasi dan implementasi rencana KKP. Metode pengelolaan yang terkait dengan jenis tata kelola memiliki pengaruh besar terhadap kapasitas pengelolaan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola kawasan konservasi perairan. Terkait dalam sebuah asosiasi Taman Nasional Tanihely, kolaborasi dan kemitraan antara tiga entitas (Taman Nasional Madagaskar, Komune Nosy Be dan Kantor Pariwisata Nosy Be) yang seharusnya menjadi struktur percontohan di awal pembentukan menjadi kemungkinan solusi untuk otonomisasi keuangan kawasan konservasi perairan. Dikembangkan dalam arti pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, ketiga entitas tersebut memiliki peran dan kewajiban dalam melaksanakan tujuan pengelolaan utama KKP, yaitu keberlanjutan keuangan. Pariwisata merupakan mekanisme pendanaan yang penting dalam pengelolaan KKP.
Konteks
Tantangan yang dihadapi
Lokasi
Dampak
Penerima manfaat utama adalah Taman Nasional, karena keberadaan atraksi-atraksinya, keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, dan tujuan jangka panjangnya. Taman Nasional memikul tanggung jawab atas jasa ekosistem yang disediakan. Semua pemangku kepentingan, yaitu anggota Asosiasi yang membentuk badan penasihat dan eksekutif, juga merupakan penerima manfaat dalam hal manajemen dan tata kelola yang baik dari struktur tersebut. Operator pariwisata swasta juga merupakan penerima manfaat dalam kapasitasnya sebagai pengguna Taman Nasional dan juga dalam penciptaan kegiatan pariwisata yang produktif bagi sektor swasta melalui sektor pariwisata.
Akhirnya, penerima manfaat juga merupakan penduduk dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut di sekitar kawasan konservasi perairan dan yang berhak atas manfaat ekonomi dari keberadaan taman nasional ini.