Proyek ini memprakarsai berbagai platform untuk penyelesaian masalah (misalnya, satu platform tentang delineasi perbatasan antara unit-unit teritorial); platform-platform ini berfungsi sebagai kelompok kerja untuk penyelesaian konflik dan pembangunan konsensus. Ketika membuat platform, proyek menunjuk anggota dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, memberi mereka pelatihan dan bimbingan intensif, dan membangun mekanisme pengaduan.
GIZ mempertimbangkan realitas kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat adat dan visi pembangunan mereka. Untuk itu, GIZ melibatkan masyarakat setempat secara erat dalam penyusunan konsepsi proyek, dengan mengandalkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) sebagai prinsip utama dalam bertindak. Selain itu, mempromosikan dialog antara masyarakat lokal, Dewan Teritorial, dan Pemerintah Kota juga diperlukan untuk meminimalkan konflik dan membangun kepercayaan di antara para pelaku yang berbeda.
- Sistem perlindungan dan analisis konflik dapat membantu mengidentifikasi risiko dan mengintegrasikan langkah-langkah yang tepat ke dalam konsep dan implementasi proyek.
- Pada tahap perencanaan proyek, sangat penting untuk menyediakan waktu dan anggaran yang cukup untuk pengembangan partisipatif pendekatan proyek dan untuk proses perlindungan yang berarti.