Membangun peta 3D Daerah Aliran Sungai Lukaya
UNEP
Mengarusutamakan Eco-DRR/EbA dalam pengembangan Rencana Aksi IWRM
Dalam rangka membangun kerangka kerja pengelolaan sumber daya air yang berbasis risiko dan berkelanjutan untuk DAS Lukaya, langkah-langkah berbasis ekosistem diarusutamakan ke dalam Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Integrated Water Resource Management/ IWRM). Asosiasi Pengguna Daerah Aliran Sungai Lukaya (AUBR/L) mengembangkan rencana tersebut dengan dukungan dari UNEP dan seorang ahli internasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Rencana tersebut menguraikan serangkaian tindakan prioritas di bawah empat pilar utama: air, lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan tata kelola. Komponen integral dari Rencana Aksi ini adalah mempromosikan pendekatan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dalam kerangka kerja IWRM.
Pengembangan Rencana Aksi IWRM menekankan pentingnya menghubungkan masyarakat hulu dan hilir serta memperkuat pengetahuan mereka tentang kondisi geografis dan sosio-ekonomi di wilayah sungai yang mereka tempati. Pemetaan partisipatif 3D digunakan untuk memetakan bahaya, jenis penggunaan lahan, sumber daya alam, dan mengidentifikasi masalah lingkungan utama serta area yang berisiko di daerah aliran sungai, melalui pendekatan partisipatif multipihak.
Selain itu, pemantauan erosi tanah dan hidrometeorologi dilakukan untuk memungkinkan pemodelan risiko banjir. Hal ini akan menetapkan garis dasar dan menyediakan data untuk menginformasikan perencanaan IWRM.
Proyek Eco-DRR dilaksanakan bersamaan dengan proyek IWRM yang didanai UNDA di wilayah yang sama.
Pemetaan partisipatif 3D adalah alat yang sangat baik karena memfasilitasi integrasi
pengetahuan spasial lokal dengan data topografi melalui partisipasi banyak pemangku kepentingan dan penggunaan sistem informasi geografis.
Unsur kunci keberhasilan mempromosikan Eco-DRR melalui IWRM di RDK adalah partisipasi berkelanjutan dari pengguna sungai lokal, melalui AUBR/L.
Proses perencanaan IWRM sangat intensif dan membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk menghasilkan draf pertama.
Pendekatan berbasis masyarakat (melalui AUBR/L) adalah tepat karena lemahnya kehadiran administrasi teknis pusat di tingkat lokal di RDK pasca-konflik. Memiliki lembaga pengelolaan air yang sudah ada merupakan keberuntungan dan memungkinkan untuk menyatukan para pemangku kepentingan utama baik dari hulu maupun hilir dan meningkatkan hubungan kolaboratif. Memperoleh dukungan sangat penting untuk pengembangan rencana dan juga untuk kegiatan-kegiatan, seperti memasang sistem pemantauan di darat.
Beberapa lokakarya multi-pemangku kepentingan dan peningkatan kesadaran dilakukan untuk proses tersebut. Hasilnya, para peserta mendapatkan apresiasi terhadap DAS sebagai lanskap bersama dan mengidentifikasi prioritas bersama untuk pengelolaan DAS yang berkelanjutan, yang juga berkontribusi terhadap ketahanan iklim dan bencana.