Penegakan hukum melibatkan lebih dari satu organisasi. Seluruh proses dalam pengembangan dan implementasi strategi penegakan harus bersifat partisipatif. Pada akhirnya, para pemangku kepentingan harus dilibatkan karena mereka dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap hasil. Dalam hal ini, lembaga pemerintah daerah sangat penting untuk dilibatkan (misalnya, penjaga pantai, polisi, militer, dan lembaga pemerintah). Yang tidak kalah pentingnya adalah anggota masyarakat yang berpengaruh yang dapat menjadi pengawas yang mengedukasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kawasan lindung yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi perburuan liar. Selain itu, nilai dari dukungan masyarakat yang kuat adalah fakta bahwa mereka dapat menjadi "mata di lapangan".