Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara (seperti hutan bakau), masyarakat perlu menandatangani perjanjian pengelolaan hutan (FMA) dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas sektor tersebut, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kenya (KFS). Penandatanganan FMA didahului dengan pembentukan Asosiasi Hutan Kemasyarakatan (CFA) dan pengembangan Rencana Pengelolaan Hutan Partisipatif (PFMP) untuk wilayah tersebut. Sesuai dengan namanya, pengembangan rencana ini merupakan proses partisipatif dimana pandangan dan keprihatinan dari berbagai pemangku kepentingan dikumpulkan dan dianalisis. Rencana Pengelolaan akhir mencakup peta zonasi yang menunjukkan kegiatan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan yang telah ditentukan. Rencana Pengelolaan Hutan Partisipatif mulai berlaku setelah Direktur Dinas Kehutanan Kenya, lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di Kenya, menyetujuinya. Rencana untuk Mikoko Pamoja disetujui pada bulan Mei 2013, diikuti dengan penandatanganan perjanjian pengelolaan hutan pada bulan Oktober 2013.