Komite Konservasi Masyarakat
Pendekatan konservasi telah berevolusi dari praktik-praktik tradisional (denda dan pagar) dan kini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berinteraksi atau tertarik dengan sumber daya alam, baik sebagai pengguna maupun pengelola. Untuk memastikan bahwa masyarakat lokal menyuarakan pendapat mereka kepada pengelola taman nasional, komite lokal (Komite Konservasi Masyarakat) dibentuk pada awal tahun 1990-an untuk bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pengelola kawasan lindung. Anggota Komite Konservasi Masyarakat (KKM) dipilih oleh penduduk desa dari berbagai kelompok profesi: petani, penggembala, pekerja publik, masyarakat sipil, dll. CCC terdiri dari maksimal 12 orang, dengan seorang ketua yang dipilih atau kepala desa setempat untuk memastikan pemantauan dan integrasi intervensi masyarakat ke dalam pembangunan lokal. Peran utama CCC tidak hanya berinteraksi dengan pengelola kawasan lindung, tetapi juga memantau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh taman nasional. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk memilih penerima manfaat dan meminta pelatihan jika diperlukan. Komite-komite ini telah digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik di tingkat lokal dan mendukung kegiatan konservasi di lapangan.
Konflik yang ada atas sumber daya alam, kemauan, keberadaan hukum konservasi dan mekanisme penegakan hukum, dinamisme pemimpin lokal dan kebutuhan masyarakat lokal untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dapat dilihat sebagai faktor pendukung untuk pembentukan komite lokal. Kesediaan kedua belah pihak untuk meminimalkan konflik dipandang sebagai faktor penting yang memungkinkan kerja sama
Kesadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas adalah kunci untuk menata masyarakat dan memastikan keterlibatan perempuan dan pemerintah daerah.