Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PNAPO adalah Kamar Agroekologi dan Produksi Organik Antar Kementerian (CIAPO) dan Komisi Nasional Agroekologi dan Produksi Organik (CNAPO):
CIAPO adalah badan pemerintah yang terdiri dari sembilan Kementerian dan enam Lembaga Negara Independen yang diundang. Badan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Khusus untuk Pertanian Keluarga dan Pembangunan Agraria (SEAD), yang juga memberikan dukungan teknis dan administratif. Tugas CIAPO adalah: membangun dan melaksanakan Rencana Nasional untuk Agroekologi dan Produksi Organik (PLANAPO), mengkoordinasikan Badan dan Entitas Pemerintah yang berkomitmen terhadap implementasi PNAPO, mempromosikan hubungan antara dan dengan Badan-badan Negara Bagian, Kabupaten dan Kota, serta melaporkan kepada CNAPO tentang pemantauan PLANAPO.
Di sisi lain, CNAPO mewakili penghubung antara pemerintah dan masyarakat sipil. CNAPO terdiri dari empat belas perwakilan dari administrasi publik dan empat belas perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, masing-masing dengan satu perwakilan alternatif yang ditunjuk. Badan ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Pemerintahan Kepresidenan Republik (Segov), melalui Kantor Nasional Artikulasi Sosial (SNAS), yang juga memberikan dukungan teknis dan administratif.
Karena tujuan keseluruhan PNAPO adalah untuk mengintegrasikan dan mengartikulasikan kebijakan, program, dan tindakan untuk mempromosikan transisi agroekologi, maka faktor kunci keberhasilannya adalah bahwa PNAPO diatur oleh Kamar Agroekologi dan Produksi Organik Antar Kementerian (CIAPO) dan Komisi Nasional Agroekologi dan Produksi Organik (CNAPO). Sebanyak 50 persen dari anggota komisi ini adalah perwakilan masyarakat sipil.
Saat ini Brasil menghadapi situasi politik dan ekonomi yang cukup rumit. Siklus kedua PNAPO, PLANAPO 2016-2019, masih berlangsung, tetapi karena gejolak politik di negara ini dan krisis ekonomi yang parah (2014-2016), PNAPO menghadapi pemotongan anggaran yang drastis yang menghambat implementasinya. Meskipun demikian, banyak hal yang telah dicapai dan badan-badan PNAPO terus bekerja dan mendapatkan sejumlah dana.
Selain masalah-masalah yang disebutkan di atas, Presiden Bolsonaro dan pemerintahannya saat ini telah membuat keputusan kontroversial terkait sektor lingkungan/pangan, dan telah menyetujui beberapa pestisida yang sangat beracun. Keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan PNAPO.