Memfasilitasi dialog pengelolaan bersama
Melalui lokakarya di tingkat provinsi, kabupaten, komune, dan desa, sebuah kelompok peneliti telah memperkenalkan konsep pengelolaan bersama kepada para nelayan lokal, pemangku kepentingan, dan terutama perwakilan dari berbagai departemen. Para pemangku kepentingan ini juga diminta untuk menyajikan informasi tentang tingkat eksploitasi dan masalah tangkapan di wilayah penangkapan ikan di kepulauan Cham, serta kegiatan pengembangan dan resolusi di masa depan. Tanggung jawab dan kepentingan bersama antara negara, masyarakat, dan para pemangku kepentingan telah diidentifikasi.
Hoi An melihat perlunya menyatukan kelompok multi-pemangku kepentingan yang mencakup perwakilan pemerintah dari berbagai tingkatan, LSM, dan mitra sektor swasta untuk pengembangan dan implementasi ketahanan. Toolkit digunakan dalam lokakarya ini untuk mengatasi masalah pengelolaan KKP Kepulauan Cham secara sistematis. Berdasarkan dasar-dasar ilmiah, para pemangku kepentingan dapat mendeteksi dan mengumpulkan informasi masyarakat sambil memeriksa dan mendiskusikan masalah pengelolaan.
Melalui proses pembentukan KKP, menjadi jelas bahwa hal ini hanya dapat berhasil jika ada partisipasi yang tinggi dan jangka panjang serta dukungan dari para pemangku kepentingan lokal. Pengelolaan bersama memberikan dukungan dan menghasilkan partisipasi dari semua lembaga negara, pengelola, donor, dan dari luar serta masyarakat lokal. Pendekatan ini berupaya untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang positif dan meningkatkan tanggung jawab lembaga negara. Masyarakat setempat sangat bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan untuk melestarikan lingkungan lokal akan lebih berhasil, jika masyarakat memiliki andil dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan menerima manfaat sebagai imbalannya. Rencana pengelolaan KKP bersama didanai dan didukung secara teknis oleh pemerintah, LSM, dan bahkan partisipasi masyarakat lokal.